Bawa Tuntutan Ekonomi hingga Politik, Kelompok Warga Desak Pemakzulan Gibran
By Admin
Gibran Rakabuming Raka | Dok. KPU
nusakini.com, Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Selamatkan Bangsa mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera mengevaluasi posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tuntutan pemakzulan tersebut disampaikan secara resmi kepada awak media melalui keterangan publik pada Senin (9/11/2026).
Koordinator aliansi, Deodatus Sunda, meminta jajaran parlemen menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyikapi rentetan persoalan negara. Langkah tersebut dinilai krusial agar partai politik tetap berfungsi sebagai penjaga muruah undang-undang.
Kelompok ini memandang parlemen seharusnya tidak membiarkan polemik terus berlarut di tengah masyarakat yang sedang kesulitan. “Partai-partai politik dan DPR RI harus segera menggunakan hak konstitusionalnya, termasuk hak menyatakan pendapat,” ungkap Deodatus dalam pernyataan tertulisnya.
Selain isu kepemimpinan nasional, elemen masyarakat ini juga menyoroti dugaan pembiaran terhadap kerusakan lingkungan hidup. Mereka meminta pemerintah bertindak tegas terhadap korporasi yang disinyalir menjadi biang keladi kebakaran hutan dan lahan.
Tuntutan lain yang disuarakan secara lantang mencakup perbaikan kondisi perekonomian dan stabilitas harga bahan pokok. Aliansi ini menolak keras rencana pemberlakuan pajak baru yang diprediksi berpotensi mencekik kelangsungan hidup rakyat.
Sebagai bentuk keseriusan, massa merencanakan unjuk rasa dalam skala cukup besar di kawasan kompleks parlemen Senayan, Jakarta. Aksi turun ke jalan itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa (10/11/2026) dengan melibatkan berbagai elemen.
Berbagai pihak dari kalangan mahasiswa, pemuda, hingga buruh diharapkan ikut bergabung barisan dalam demonstrasi tersebut. Pergerakan massa ini diklaim bertujuan untuk mencegah elite pemerintahan menjadi beban tambahan bagi masa depan negara. (*)